Purnawirawan Polri Kabinet Prabowo Gibran

KOMISI XII: ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan

3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

KOMISI II: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

KOMISI VIII: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

KOMISI IV: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia

KOMISI VII: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

KOMISI I: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Digital

4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

12. Komisi Informasi Pusat (KIP)

13. Lembaga Sensor Film (LSF)

KOMISI IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Ketenagakerjaan

3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

8. Badan Gizi Nasional

KOMISI X: Pendidikan, Olah Raga, Saint dan Teknologi

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

3. Kementerian Kebudayaan

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

7. Badan Pusat Statistik

KOMISI VI: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN

1. Kementerian Perdagangan

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Berikut daftar wajah lama di kabinet Prabowo-Gibran:

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan

2. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

3. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno

4. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono

5. Menko Pangan, Zulkifli Hasan

6. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri

7. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

8. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

9. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

10. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

11. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

12. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

13. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian

14. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

15. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

16. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara

17. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

18. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi

19. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

20. ST Burhanudin, Jaksa Agung

21. Herindra, Kepala BIN

22. Hasan Nasbi, Kepala Kantor komunikasi Presiden.

23. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

24. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar

25. Prasetyo Hadi, Mensesneg

26. Sugiono, Menteri Luar Negeri

27. Safrie Samsoedin, Menteri Pertahanan

28. Nazaruddin Umar, Menteri Agama

29. Natalius Pigai, Menteri HAM

30. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

31.Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

32. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

33. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

34. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan35. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI

36. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

37.Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

38. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

39. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

40. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi

41. Dody Purwagandhi, Menteri Perhubungan

42. Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital

43. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

44. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

45. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

46. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

47. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

48. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

49. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata

50. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

51.Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak

52. AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah secara resmi menambah jumlah alat kelengkapan dewan menjadi 13 komisi. Penambahan itu untuk mengakomodir jumlah kementerian yang membengkak di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Adapun pengesahan mitra pengawas pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 13 komisi dilakukan dalam Rapat Paripurna (rapur) DPR RI ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025.

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Ruang Lingkup Tugas dan Mitra Kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI tersebut dapat disetujui?” tanya Puan dalam rapat.

“Setuju,” ujar para peserta rapat.

Berikut Daftar Ruang Lingkup Tugas dan Mitra 13 Komisi DPR 2024-2029: